25 Komunitas Berkomitmen Suarakan Penanganan Rob

PEKALONGAN - Sekitar 25 komunitas di Pekalongan berkomitmen untuk terus menyuarakan persoalan rob yang masih terjadi di Kota Pekalongan. Ini menjadi bagian dari kontribusi yang ingin dilakukan elemen-elemen masyarakat dalam penanganan bencana rob yang sudah melanda Pekalongan lebih dari 10 tahun.

Hal tersebut disampaikan dalam acara temu komunitas, pelatihan menulis serta fotografi di Kelurahan Bandengan, Minggu (30/9).

'' Rob sampai saat ini terus mengancam Pekalongan. Sudah lebih dari 10 tahun terjadi di Pekalongan, namun belum juga tertangani. Untuk itu, seluruh komponen, termasuk komunitas harus membangun kepedulian untuk ikut terlibat dalam penanganan bencana rob,'' ujar Sri Haryani Lestari, perwakilan komunitas Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Pekalongan. 

Menurut dia, rob sudah benar-benar mengkhawatirkan. Ini karena ada berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar sembilan kelurahan yang terkena rob sejak tahun 2003. Seperti masyarakat terdampak rob yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian karena sawahnya terendam air, sarana pendidikan terganggu, sanitasi yang buruk, munculnya kerentanan penyakit akibat rob yang berkepanjangan sampai merembet pada kehidupan rumah tangga warga sekitar.

'' Komunitas di Pekalongan harus bisa menyuarakan pada berbagai pihak bahwa rob benar-benar bencana serius yang harus ditangani. Termasuk melalui berbagai instrumen seperti tulisan, fotografi, film, ataupun media-media lainnya,'' tegasnya.

Acara pelatihan menulis komunitas diisi Ki Ashad Kusumadjaya, penulis buku dari Jogjakarta dan Adrian Mulya, fotografer profesional dari Jakarta. Mereka memberikan materi-materi terkait penulisan dan fotografi dikontekskan dengan persoalan rob yang terjadi di Pekalongan. Sebelumnya juga sudah dilakukan pelatihan pembuatan film. Acara ini difasilitasi Lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan.

Komunitas yang hadir seperti Akademi Berbagi, Komunitas Kali Loji, Komunitas Bara Air, Komunitas Fotografi Indonesia Wilayah Pekalongan, Komunitas Drone Pekalongan, Komunitas Insta Pekalongan, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Pekalongan Info, dan Komunitas Great Pekalongan. Ada juga Komunitas Genbi, Blogger, Perupa Pekalongan, Sketser, Karang Taruna, GP Ansor, Fatayat NU, HMI, Guru Belajar, komunitas film dan lainnya.

Beragam Cara

Afida, perwakilan dari komunitas Akademi Berbagi (Akber) Pekalongan menambahkan, persoalan rob masih kalah dengan isu-isu lainnya seperti Pilpres atau kasus-kasus korupsi. Padahal rob menyentuh secara langsung  kehidupan ribuan orang yang ada di Pekalongan. Karena itu, komunitas di Pekalongan harus bisa menjadi kekuatan besar untuk terlibat dalam menyuarakan penanganan rob.

'' Untuk menyuarakan persoalan ini bisa melalui beragam cara. Seperti kalau generasi milenial melalui media sosial, film, seni dan lainnya. Isu rob selama ini masih kalah jauh dengan isu kecebong dan kampret di Pilpres misalnya. Ini tantangan bagi komunitas-komunitas di Pekalongan untuk bisa menyuarakan lebih kuat lagi,'' tuturnya.

Sekretaris Kelurahan Bandengan Sri Setyaningsih mengapresiasi kegiatan yang digelar jejaring komunitas Pekalongan. Apalagi bersentuhan dengan permasalahan sosial yang dihadapi secara langsung oleh masyarakat. Kelurahan Bandengan sendiri merupakan salah satu daerah paling parah terdampak rob di Kota Pekalongan.

'' Ini tentu sangat positif karena komunitas-komunitas aktif untuk berkontribusi dalam penanganan rob. Kami berharap melalui apa yang dilakukan bisa ikut untuk mendorong agar rob bisa tertangani secara maksimal. Ini karena dampak rob memang sangat luas di tengah masyarakat,'' katanya.

Read More

Penurunan Tanah di Pekalongan Mengkhawatirkan

WORKSHOP: Peneliti Lembaga Kemitraan/Patnership bagi Tata Kelola Pemerintahan Arif Nurdiansyah menyampaikan sambutan saat Workshop Peningkatan Kapasitas Menulis dan Membuat Film yang diikuti berbagai komunitas di Hotel Nirwana.

Penurunan Tanah di Pekalongan Mengkhawatirkan
     - Rob Semakin Parah

PEKALONGAN- Tingkat penurunan tanah di Kota Pekalongan sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Kondisi ini menyebabkan banjir rob di Pekalongan cenderung lebih parah di daerah lainnya.

Penurunan muka tanah (land subsidence) tersebut terjadi karena penggunaan sumber air tanah yang berlebihan.

Hal ini berdasarkan hasil penelitian Lembaga Patnership/Kemitraan bagi Tata Kelola Pemerintahan dengan menggunakan citra satelit sentinel kurun waktu 2016 dan 2017.

'' Penurunan tanah di Kota Pekalongan harus benar-benar menjadi perhatian serius. Jika dibandingkan, di DKI Jakarta, penurunan tanah mencapai 20 cm per tahun. Sementara penurunan tanah pada kurang lebih 15 kelurahan di Kota Pekalongan mencapai 25-34 cm per tahun,'' ujar peneliti Lembaga Kemitraan/Patnership bagi Tata Kelola Pemerintahan Arif Nurdiansyah saat membuka Workshop Partisipatif Peningkatan Kapasitas Menulis dan Membuat Film di Hotel Nirwana, Minggu (16/9). 

Kegiatan ini dihadiri oleh 22 komunitas yang memiliki kepedulian dalam upaya penanggulangan rob di Kota Pekalongan. Acara diisi oleh penulis buku Ashad Kusumadjaya dari Jogjakarta dan sutradara film dokumenter Lexy Rambadeta.

Menurut Arif, selain Kelurahan Bandengan yang paling parah dampak robnya, ada Kelurahan Kandang Panjang, Panjang Wetan, Dukuh, Pabean, Kraton, Kramat Sari, Pasar Sari, bahkan Kelurahan Tegalrejo yang lokasinya berada di sebelah selatan dan cukup jauh dari bibir pantai.

'' Sejauh ini belum ada metode maupun teknologi yang dapat menaikan muka tanah secara tepat, di sisi lain pada titik tertentu tanah akan mengunci dan tidak dapat dinormalisasi, bahkan menyerap air. Namun demikian, tingkat penurunan tanah dapat diminimalisasi,'' katanya.

Menurut Arif, dibutuhkan keterlibatan semua pihak terkait persoalan ini. Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Perda untuk mengatur penggunaan air tanah, sementara Provinsi menormalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), mengingat kondisi lima sungai di Pekalongan sudah memprihatinkan, baik dari sisi sedimentasi maupun limbahnya.

Sementara dari sisi masyarakat, pembuatan sumur resapan dan penanaman pohon untuk mengoptimalisasi penyerapan air tanah, serta mangrove di wilayah banjir rob dapat menjadi alternatif untuk dilakukan. Arif juga mengingatkan, perusahaan baik yang ada di Pekalongan maupun di luar kota juga bertanggungjawab terhadap kondisi yang dialami Kota Pekalongan. Oleh karena itu, mereka harus terlibat aktif. Seperti melalui dana corporate social responsibility (CSR) dalam gerakan meminimalisasi tingkat penurunan muka tanah dan penanggulangan banjir rob.”

'' Melalui upaya bersama, baik di level daerah, provinsi maupun pusat untuk mencegah semakin menurunnya muka tanah, intrusi air laut yang masuk ke wilayah penduduk dapat diminimalkan,'' katanya.

Penyusunan Master Plan

Irendra Radjawali, peneliti Lembaga Kemitraan/Patnership lainnya menambahkan, proses pembangunan tanggul raksasa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah juga harus memperhitungkan faktor penurunan muka tanah yang terjadi. Ini supaya keberadaan tanggul nantinya dapat menahan intrusi air laut dalam waktu lama. Untuk itu, Radjawali mengusulkan perlunya menyusun rencana (master plan) pembangunan tanggul yang komprehensif memperhatikan beberapa aspek, diantaranya keterlibatan masyarakat dan menghitung jumlah penurunan muka tanah.

'' Hasil penelitian ini dari Kemitraan dapat dijadikan salah satu referensi pemerintah untuk menyusun masterplan pembangunan tanggul di Kota Pekalongan yang selama ini belum di susun, baik oleh pemerintah kota maupun Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,'' katanya.

Dirinya menambahkan, selain memudahkan kerja-kerja pemerintah, masterplan akan menjadi sumber referensi bagi masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan tanggul yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dengan keberadaan masterplan yang disusun melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kota dan masyarakat, radja optimis pembangunan tanggul di Kota Pekalongan dapat meminimalkan potensi banjir rob yang sedang terjadi.

'' Kendati pembangunannya dilakukan secara bertahap, tapi kita jauh akan lebih optimis jika ada masterplan yang jelas sehingga pembangunan didasarkan pada skala prioritas, wilayah mana yang intrusi air lautnya paling banyak terjadi,'' terangnya.

Read More