Forum Gabungan Komunitas Peduli Rob Pekalongan

Selasa, 25 Desember 2018

Launching Film Dokumenter Rob Pekalongan Bersama Walikota Pekalongan


Yuk nobar rame - rame pemutaran perdana film dokumenter rob Pekalongan bersama walikota Pekalongan.

1. Pekalongan 34cm
2. Ada Juang Di Tanah Tergenang 

Jumat, 28 Desember 2018
Pukul 19.00 wib s.d selesai
Ruang Amarta, Setda Pemkot Pekalongan

  Free HTM  

Dimeriahkan penampilan band dan stand up comedy.

#savepekalongan #rindudaratan #adajuangditanahtergenang #Pekalongan34cm #screeningfilm
Share:

Rabu, 31 Oktober 2018

2030 Banjir Rob Bisa Tenggelamkan Pekalongan

Pada tahun 2010 Guru Besar Ilmu Teknik Pengairan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Imam wahyudi, mengatakan bahwa Jika tak segera ditangani dipastikan Kota Pekalongan akan hilang tenggelam oleh air laut dalam kurun waktu 20 tahun lagi, karena banjir rob semakin meluas dan meninggi  (10/12). Itu artinya jika banjir rob tidak ditangani secara baik maka tahun 2030 Pekalongan akan tenggelam.

Dalam pantauan Media Indonesia pada waktu itu banjir air laut pasang terus meluas dan semakin meninggi di Kota Pekalongan, sehingga merendam sekitar 25 persen dari wilayah kota Pekalongan yaitu meliputi sembilan kelurahan di tiga kecamatan (Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, dan Pekalongan Timur). Ketinggian banjir rob pun terus meningkat dari sebelumnya di bawah 50 cm dan tahun 2010 itu telah mencapai satu meter. Penanggulangan bencana rob di atas, menurut Guru Besar Unisula tersebut, khusus Kota Pekalongan memerlukan anggaran yang cukup besar karena untuk membangun sistem polder.

Dalam sebuah publikasi di http://www.tribunnews.com seorang  Pengamat Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan, di Jakarta  (16/2/2014) menjelaskan bahwa polder system merupakan sistem tata air yang sedemikian rupa, sehingga lahan budidaya di kelilingi oleh tanggul raksasa. Tanggul-tanggul ini dilengkapi dengan pintu-pintu air yang dikendalikan sesuai kebutuhan. Sungai, saluran-saluran serta waduk2/situ/reservoir yang ada dan yang perlu di rehabilitasi akan menjadi tempat mengalirnya serta menampung kelebihan air akibat banjir.

Polder adalah sebidang tanah rendah, dikelilingi oleh embankment atau timbunan. Atau juga dapat disebut tanggul yang membentuk semacam satu-kesatuan hidrologis buatan, yang berarti tidak ada kontak dengan air dari daerah luar selain yang dapat diatur sesuai kemauan perancang.

Menurut Syahrial, tanggul yang mengelilingi polder bisa berupa pemadatan tanah dengan lapisan kedap air, dinding batu, dan juga bisa berupa konstruksi beton dan perkerasan yang canggih. Sistem polder juga banyak diterapkan pada reklamasi laut atau muara sungai. Serta pada manajemen air buangan (air kotor dan drainase hujan) di daerah yang lebih rendah dari muka air laut dan sungai.

Cara kerja polder adalah pada daerah polder, air buangan (air kotor dan air hujan) dikumpulkan di suatu badan air (sungai atau situ). Lalu dipompakan ke badan air lain pada polder yang lebih tinggi posisinya, hingga akhirnya air dipompakan ke sungai atau kanal yang langsung bermuara ke laut.

Dengan demikian, air tidak akan berkumpul di jalanan atau wilayah permukiman. Sebab, setiap kali air datang dan berkumpul di sungai atau situ. Maka secara otomatis dipompakan ke badan air atau polder lain yang lebih tinggi, yang akhirnya didorong untuk bermuara ke laut.

Namun realisasi pembuatan tanggul penahan banjir rob baru dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan tahun 2017, itupun dengan gotong-royong melibatkan masyarakat, pemda, TNI, dan Polri semua ikut mengerjakan dengan teknologi yang sederhana.


Foto pembangunan tanggul, diambil dari harian suara merdeka online
Tanggul yang membentang sepanjang 495 meter dengan ketinggian enam meter itu dibiayai dengan APBD Pemkab Pekalongan sebesar Rp 2,4 miliar melintasi tiga desa di Kecamatan Tirto, yakni Desa Tegaldowo, Mulyorejo, dan Karangjompo.  Pembangunan tanggul itu dianggap berhasil menahan banjir rob yang sebelumnya sering menggenangi masjid, jalan, sekolah selalu terendam rob hingga setinggi lutut.

Atas keberhasilan uji coba tanggul di atas maka pada tanggal 14 desember 2017 dimulailah rencana pembangunan  tanggul raksasa senilai Rp496 miliar untuk mengatasi banjir dan rob di Kabupaten Pekalongan. Pembangunan proyek ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja sama antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI dan kontraktor di lokasi bencana banjir rob Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

Paket pekerjaan pengendalian banjir dan rob di Kabupaten Pekalongan direncanakan dilaksanakan selama 720 hari kerja. Dimulai 14 Desember 2017 dan akan berakhir pada 4 Desember 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp 496 miliar. Paket pekerjaan tersebut meliputi, pekerjaan normalisasi sungai, longstorage dan tanggul, parapet, pengadaan pompa, rumah pompa dan collector drain.

Namun Pembangunan tanggul raksasa penahan rob di kota Pekalongan terkendala cuaca yang tidak menentu. Cuaca yang tidak menentu membuat para pekerja sedikit lamban saat mengambil matrial guna membuat tanggul. Sampai tanggal 2 mei 2018 sejak diresmikan pembangunannya bulan desember 2017 tahap pengerjaan baru sekitar 1,5 persen.  Hal itu tentu saja tak bisa menahan banjir rob yang terus berlangsung.

Alhasil ketika pada tanggal 20 mei 2018 terjadi banjir rob besar-besaran maka 1.363,13 hektar wilayah Kota Pekalongan pun terendam air rob. Di wilayah itu muncul genangan dengan ketinggian air 10 hingga 100 sentimeter. Korban terdampak rob pada waktu itu sebanyak 20.818 kepala keluarga dan warga yang mengungsi sebanyak 3.732 jiwa. Pada waktu itu pemerintah menyediakan 31 tempat pengungsian.

Banjir rob adalah ancaman bagi warga Pekalongan. Perlu langkah cepat dari pemerintah untuk mencegah meluasnya wilayah terdampak banjir rob. Peringatan Guru Besar Unisula akan kemungkinan tenggelamnya Pekalongan pada tahun 2030 jika banjir rob tidak ditangani secara baik sungguh patut direnungkan. (Ashad Kusumadjaya)



Referensi:
https://pekikdaerah.wordpress.com/2010/12/10/diperkirakan-20-tahun-lagi-kota-pekalongan-tenggelam/
 http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/02/16/polder-system-solusi-ampuh-atasi-banjir-jakarta.
http://humas.biroumum.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=443
http://jateng.tribunnews.com/2018/05/02/pembangunan-tanggul-raksasa-penahan-rob-kota-pekalongan-terkedala-cuaca.
https://daerah.sindonews.com/read/1265742/22/atasi-banjir-rob-pekalongan-bangun-tanggul-raksasa-rp496-miliar-1513247612
 http://jateng.tribunnews.com/2018/05/28/136313-hektar-wilayah-kota-pekalongan-terendam-air-rob.

Share:

Rabu, 24 Oktober 2018

Adaptasi Dampak Perubahan iklim





 PEKALONGANSelain tanggul, pembangunan mental bagi yang terdampak banjir rob sangat penting dalam rencana adaptasi perubahan iklim di Kota Pekalongan.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan diskusi antara perwakilan Kemitraan dengan jajaran Pemerintah Kota Pekalongan. Hadir dalam acara, Walikota Pekalongan, Bapak. HM Saelany Mahfudz, Sekda, Kepala Bappeda dan seluruh kepala dinas terkait isu penanggulangan perubahan iklim dan banjir rob.

Kemitraan diwakili oleh Inda Loekman, head of knowledge management and learning, Hery Sulistio, Amalia Fubani dan Arif Nurdiansah. Hadir juga Julia Sonntag, perwakilan dari Robert Bosch Stiftung Jerman.

Walikota Pekalongan, Bapak Saelany menyebut perlunya membangun pengetahuan, tidak hanya kepada mereka yang terdampak, melainkan juga warga pekalongan pada umumnya. Hal ini sebagai bagian dari meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan, sehingga dampak banjir rob yang sekarang dirasakan dapat diminimalisasi.

“Tidak hanya menyalahkan pemerintah, tapi bersama mencari alternatif bagaimana menyelesaikan bersama.” Tegasnya.
Dari 27 Kelurahan, 9 diantaranya terdampak banjir rob, atau sekitar 31 persen dari total luas Kota Pekalongan. Jika tidak dilakukan penanggulangan, akan bertambah luas genangannya setiap tahun, karena tren banjir rob menunjukan adanya penambahan luas wilayah tergenang setiap tahun.
Dampak Perubahan Iklim
Selain banjir rob sebagai dampak dari perubahan iklim, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada persoalan seputar sampah, serta penurunan muka tanah (land subsidence) yang sangat mengkhawatirkan. Menurut hasil kajian Kemitraan, rata-rata penurunan tanah di Kota Pekalongan sebanyak 30 cm per tahun.
Menurut Bu Sri Rukminingsih, Sekda Kota Pekalongan, tiga persoalan utama di Kota Pekalongan sedang ditangani oleh pemerintah, namun beliau menyebut tidak akan optimal dan sesuai harapan masyarakat jika tidak ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Termasuk dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tidak mungkin sendiri, butuh pemerintah, masyarakat dan dukungan luar, baik dari pihak provinsi, pusat maupun NGO.” Ujarnya.
Bu Sri menyebut, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2006, seperti penanaman pohon dan membuat hutan dan taman kota.
Untuk mencegah banjir rob, Bu Sri juga menyebut sudah menanam mangrove di beberapa titik krusial.

“Pemerintah punya Pusat Informasi Mangrove (PIM) di sisi barat, di pantai slamaran untuk sisi timur dan juga degayu. Namun karena tanah warga kemudian ditebang, agar aliran air ke tambak lancar.”

Kendala lain yang menghambat penanganan banjir rob menurut beliau juga karena keterbatasan kewenangan.

“Sesuai Undang-undang Pemerintah Daerah,kewenangan pengelolaan garis pantai dan sungai ada di pemerintah provinsi.” Jelas Bu Sri.
Hal ini menjadikan perosalan-persoalan seperti sedimentasi yang sudah sangat parah di sungai-sungai pekalongan tidak dapat segera dilakukan. Padahal, normalisasi sungai sangat dibutuhkan agar air laut tidak masuk ke pemukiman melalui sungai.

“Saat ini, sedang diidentifikasi aliran limbah sungai. Karena penghasil limbah bukan wilayah kota saja, melainkan wilayah hulu yang menjadi kewenangan kabupaten.” Ungkapnya.

Pada sisi lain, dengan luas wilayah yang relatif kecil dan produksi sampah 150 ton per hari, Kota Pekalongan kesulitan menemukan lahan untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Perlu dibangun TPA regional bersama Kabupaten tetangga. Namun, karena minimnya sosialiasai membuat rencana ini ditolak warga, karena khawatir mengganggu dan bau.”
Terakhir, pemerintah sedang menertibkan pihak-pihak yang saat ini masih mengambil air tanah agar penurunan muka tanah tidak semakin tinggi.
“Ada 400 sumur dalam artetis, hanya separuh yang mempunyai izin. Targetnya tahun 2019 sudah tidak ada lagi sumur air.” Jelas Bu Sri.
Sementara itu, Julia Sonntag mengusulkan perlunya kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Karena perubahan iklim juga menjadi persoalan wilayah sekitar, maka perlu kerja bersama untuk menyelesaikannya. (Arif Nurdiansyah)


Share:

Selasa, 23 Oktober 2018

Pemkot dan DPRD Pekalongan Siap Bangun Kolaborasi dengan Komunitas






PEKALONGAN- Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan jejaring komunitas yang ada di Pekalongan. Termasuk dalam upaya menanggulangi dampak dari perubahan iklim seperti banjir rob dan penyiapan Pekalongan sebagai smart city atau kota cerdas.

Hal tersebut dikatakan Walikota Pekalongan M Saelany Mahchfudz saat kegiatan workshop ''Smart Citizen for Pekalongan Smart City'', Selasa (23/10). Acara ini diikuti perwakilan sekitar 33 komunitas yang ada di Pekalongan.

'' Komunitas adalah salah satu kekuatan penting masyarakat sipil. Karena itu, kami dari jajaran Pemkot akan siap untuk membangun kolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada di Pekalongan dalam proses pembangunan daerah,'' tuturnya.

Saelany menambahkan, Pemkot Pekalongan selama ini selalu terbuka untuk bergandengan dengan siapapun dalam proses pembangunan. Sebab dalam menjalankan fungsinya, Pemkot tidak bisa sendirian dalam bekerja. Karena itu, dirinya menyambut baik keberadaan jejaring komunitas yang ada di Pekalongan, apalagi mereka mayoritas berasal dari generasi milenial yang kreatif, kritis dan tersambung dengan media sosial serta teknologi digital. Komunitas  diharapkan bisa bersama-sama dengan Pemkot dalam memajukan daerah, serta menangani berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat.

'' Salah satu tantangan Pekalongan saat ini misalnya adalah bencana rob yang mengenai sebagian wilayah Pekalongan. Pemkot akan sangat senang jika teman-teman komunitas bisa ikut terlibat dalam penanganan permasalahan ini. Dalam konteks smart city juga demikian. Komunitas diharapkan bisa mendukung terbentuknya smart society bersamaan dengan smart goverment dalam mendorong terwujudnya Pekalongan smart city,'' tuturnya.

Menjembatani

Selain walikota, acara juga dihadiri Ketua DPRD Kota Pekalongan Balqies Diab, Sekda Pekalongan Sri Ruminingsih, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sri Budi Santoso. Ada juga Head Knowledge Managemen and Learning Lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Inda Loekman, Ketua Tim Penggagas Aplikasi Jakarta Smart City Prasetyo Andy W dan Julia Sondag dari Robert Bosch Stiftung Foundation.

Ketua DPRD Kota Pekalongan Balqies Diab mengatakan hal senada. DPRD akan siap berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada di Pekalongan. Dirinya juga mengapresiasi pertemuan yang digelar sebab bisa menjembatani antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sipil dan juga masyarakat ekonomi.

'' Sebagai Ketua DPRD saya sangat mendukung. Semuanya harus bergandengan tangan dalam memajukan Pekalongan. Kita menyambut baik jika ada semangat dari masyarakat sipil melalui komunitas untuk terlibat aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah,'' tuturnya.

Head Knowledge Managemen and Learning Lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia Inda Loekman mengatakan, kualitas tata kelola pemerintahan ditentukan oleh empat aktor. Terdiri dari kepala daerah dan DPRD, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi atau bisnis. Ke empat aktor ini harus membangun kolaborasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik guna mencapai keberhasilan pembangunan.

'' Di Pekalongan, saat ini untuk aktor masyarakat sipil ada modal sangat bagus. Ini ditunjukan dengan keberadaan jejaring komunitas yang memiliki semangat berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus penanganan permasalahan sosial. Partisipasi ini harus diikuti komunikasi dengan tiga aktor lainnya sehingga proses kolaborasi akan bisa berjalan dengan baik. Termasuk dalam penanganan rob dan penyiapan Pekalongan menjadi smart city atau kota cerdas,'' tuturnya. (trisno suhito)



Share:

Senin, 08 Oktober 2018

Komunitas Pekalongan Produksi Film ''Ada Juang di Tanah Tergenang'''




PEKALONGAN- Jejaring komunitas di Pekalongan membuat produksi film khusus terkait permasalahan rob dengan judul '' Ada Juang di Tanah Tergenang''. Film ini mengambil tempat di beberapa lokasi seperti di Pabean dan Bandengan yang saat ini terkena dampak parah rob, Sabtu-Minggu (6-7/10).

Sutradara film ''Ada Juang di Tanah Tergenang'' Taufiq Canting, Minggu (7/10), mengatakan, produksi film ini dibuat untuk menyuarakan  bencana rob yang masih dihadapi warga Kota Pekalongan dan sampai sekarang belum teratasi.

'' Film ini sebagai bentuk kegelisahan dengan masih terus terjadinya rob di Pekalongan. Produksi film diibuat jejaring komunitas yang prihatin dengan rob serta dampaknya yang besar terhadap warga Pekalongan,'' katanya.

Canting menjelaskan, film ini berkisah tentang seorang Tika, anak SD, yang merindukan daratan karena selama ini di daerahnya di Pabean terus tergenang rob. Sebagai anak kecil, Tika merasa tempat bermainnya direnggut keadaan karena dikepung oleh air rob. Bahkan ketika memiliki sepatu baru untuk bersekolah, juga tidak bisa digunakan seperti anak-anak pada umumnya di daerah kering, karena harus melewati genangan air rob. Tika mengadu pada sang kakak, Afida, dan orang tuanya, namun tetap tidak bisa merubah keadaan.

'' Film ini hanyalah salah satu potret persoalan yang dihadapi oleh warga di sekitar rob. Rob telah berdampak pada kehidupan warga, termasuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak,'' katanya.

Film Pendek

Makruf Al Hadad, penulis naskah film ''Ada Juang di Tanah Tergenang'' mengungkapkan, film ini dibuat bergotong royong dari berbagai komunitas yang ada di Pekalongan. Seperti dari Komunitas Perupa, Komunitas Drone Pekalongan, Blogger Pekalongan, Insta Pekalongan, Explore Pekalongan, Akademi Berbagi (Akber), Mahasiswa Pekalongan Raya di Jogjakarta (Mahakarya), Komunitas Fotografi Indonesia Wilayah Pekalongan, Komunitas Film Pekalongan, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), HMI, Komunitas Peduli Kali Loji, dan berbagai komunitas lainnya.

'' Film yang dibuat merupakan film pendek. Durasinya lima menit. Untuk lokasi shooting ada di SD Pabean, rumah warga di Pabean serta di SD Bandengan. Di film ini kami juga menggambarkan, anak-anak tetap melaksanakan upacara bendera di lapangan yang tergenang rob. Meskipun mereka berada di tengah rob, mereka tetap berjuang menempuh pendidikan dan memiliki semangat cinta tanah air,'' tuturnya.

Makruf yang saat ini masih menempuh kuliah di Jogjakarta menambahkan, film ini adalah upaya dari jejaring komunitas untuk menyuarakan bahwa ada permasalahan besar yang dihadapi Pekalongan saat ini. Bencana rob telah memunculkan berbagai dampak yang harus dihadapi oleh warga. Tidak hanya soal genangan air yang masuk, tapi juga pada pendidikan anak-anak, kesehatan, sanitasi, hilangnya mata pencaharian sampai pertengkaran rumah tangga.

'' Film adalah salah satu bentuk ekspresi teman-teman komunitas Pekalongan untuk menyampaikan ke berbagai pihak. Ada persoalan besar berupa bencana rob yang telah merendam ribuan rumah warga dan harus segera diatasi. Dan sampai sekarang rob belum juga tertangani,'' ujarnya.




















Share:

Senin, 01 Oktober 2018

Masyarakat Pekalongan Diminta Aktif Suarakan Bencana Rob

PEKALONGAN- Masyarakat di Pekalongan harus terlibat aktif dalam menyuarakan bencana rob yang sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Ini karena sampai sekarang, bencana rob yang terjadi di Pekalongan belum menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah provinsi dan pusat, bahkan dunia internasional.

Padahal dampak rob sudah sangat memprihatinkan karena bukan sekedar persoalan masuknya air laut ke ribuan pemukiman warga, tapi menciptakan berbagai persoalan sosial. Seperti gangguan kesehatan, rusaknya sekolah, hilangnya mata pencaharian, persoalan sanitasi, gangguan kejiwaan dan berbagai persoalan lainnya.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan 20 komunitas yang ada di Kota pekalongan di Rumah Makan Pande Rasa, Minggu (5/8). Pertemuan ini juga dihadiri Lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola
Pemerintahan.

Peneliti Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, Amalia Fubani mengatakan, pada tahun 2017 pihaknya melakukan penelitian mengenai tata kelola pemerintahan berbasis perubahan iklim di Pekalongan.

'' Dari hasil penelitian kami, partisipasi masyarakat sipil masih kurang. Padahal, masyarakat dapat terlibat secara aktif berpartisipasi dalam penanganan rob. Masyarakat dapat memberikan masukan pada pemerintah dan memberikan alternatif solusi,'' katanya.

Dia menjelaskan, bencana rob di Pekalongan sudah bertahun-tahun dan telah banyak tanggul penahan rob yang dibangun. Tapi ternyata itu belum bisa menyelesaikan masalah. Karena itu, berbagai komunitas yang ada di Kota Pekalongan didorong untuk melakukan kampanye berbasis data  agar persoalan rob menjadi pengetahuan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Hal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui media sosial, film, event khusus dan cara-cara lainnya.

'' Ada bencana besar rob yang sudah terjadi lama, tapi kurang disuarakan oleh masyarakat Pekalongan. Akibatnya, orang tahunya ini hanya soal genangan air saja. Padahal sudah menjadi persoalan yang kompleks dimana masyarakat yang dirugikan. Presiden Joko Widodo saja mungkin sampai sekarang juga tidak tahu kalau rob di Pekalongan sudah sangat parah. Kami berharap, masyarakat termasuk berbagai komunitas di Pekalongan menyuarakan hal ini dengan berbagai cara,'' tuturnya.

Berbasis Data

Masyarakat, lanjut Amalia,  bisa menjadi bersama-sama menjadi peneliti dengan memberikan data-data. Misalnya berapa rumah dan sekolah yang rusak akibat tergenang rob, jumlah warga yang menganggur, anak-anak yang putus sekolah, sampai misalnya dampak dalam kehidupan rumah tangga. Komunitas bisa menyuarakan persoalan rob dengan berbasis data. Data-data yang diberikan tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan terkait penanganan rob.

Selain 20 komunitas, pertemuan juga dihadiri lima orang aktivis lingkungan dari lima negara yaitu Camilla Tagano (Italia), Dana Bratu (Rumania), Demazieke Pascal (Perancis), Mari Kikuchi (Jepang) dan Yolo (China). Mereka tergabung dalam Gerakan Kerelawanan Internasional (Great) Indonesia.

Camilla Tagino  yang saat ini bekerja  di parleman Uni Eropa mengatakan,  masyarakat Pekalongan harus terlibat aktif melakukan menyuarakan persoalan rob yang dihadapi. Ada banyak mekanisme yang bisa dilakukan, seperti bertemu langsung dengan pemegang kebijakan maupun melalui kampanye di media sosial.

'' Di Pekalongan itu banyak komunitas. Seharusnya komunitas-komunitas itu aktif menyuarakan persoalan rob sebagai sebuah masalah besar. Ini agar persoalan rob bisa didengar oleh berbagai elemen, termasuk pemerintah. Selain melalui media offline, juga bisa dengan cara media online seperti media sosial,'' katanya.(trisno suhito)



Share:

Rob (Terus) Ancam Pekalongan


Hari-hari ini, perbincangan politik begitu mendominasi. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, semua sepertinya terfokus untuk memperbincangkan politik. Siapa cawapres Jokowi, siapa cawapres Prawobo Subianto, langkah-langkah dan pilihan alumni 212, dan berbagai isu lain seperti membuat ruang publik terisi penuh dengan itu. Membosankan. Menjemukan. Dan, kering.

Padahal ada berbagai isu lain yang perlu diberi perhatian. Di setiap lokalitas ada permasalahan daerah yang harus diangkat. Di Pekalongan misalnya, rob yang sudah merendam ribuan rumah warga di daerah tepi pantai Pantura masih terus terjadi. Persoalan bencana rob masih kalah dengan isu seputar Pilpres 2019. Masyarakat Pekalongan juga mungkin lebih tertarik membahas Pilpres daripada rob. Padahal bencana ini sudah sangat memprihatinkan. Selain genangan air yang terus merangsek ke pemukiman warga, berbagai persoalan muncul.

Ada persoalan sulitnya warga mendapat air bersih hanya untuk mandi, mencuci dan urusan ke belakang. Ada warga yang rumahnya terendam air dan kemudian begitu saja ditinggalkan. Suasana kumuh dan ancaman air yang meluap terus dihadapi setiap saat. Ada permasalahan kesehatan yang harus secara serius diantisipasi. Belum lagi soal pendidikan anak-anak di sekitar rob yang harus merasakan lingkungan sekolah di tengah kepungan air.

Ini bukan persoalan biasa. Ini sudah luar biasa. Tapi sampai saat ini belum juga ada menemukan titik terang solusi dari persoalan yang ada. Rob belum menjadi persoalan bersama bagi masyarakat Pekalongan. Ia hanya dilihat sebagai permasalahan biasa bagi yang tidak mengalami. Padahal bagi yang mengalami itu sudah sangat menjemukan. Ingin mereka hidup kembali seperti sebelumnya, dimana bisa menyaksikan daratan yang tidak terisi oleh air. Mereka ingin hidup normal dimana jalan-jalan tidak harus setiap saat ditinggikan. Rumah-rumah mereka tidak juga ditinggikan. Mereka ingin menjalani hidup seperti di tempat lainnya.

Perjuangan sudah dilakukan banyak pihak. Belum menemukan titik terang solusi. Ada tanggul raksasa misalnya, tapi masih menjadi perdebatan apakah efektif atau tidak dalam mengatasi persoalan rob. Ada pembuatan geotube sebelumnya yang kini jebol dan membuat arus air laut kian deras. Ada upaya-upaya lain yang dilakukan, tapi memang belum menjadi solusi komprehensif dari persoalan ini. Namun perjuangan tidak boleh berhenti. Dengan kekuatan yang dimiliki, dengan setiap potensi yang dimiliki, perjuangan mengatasi rob harus senantiasa digaungkan. Ini agar rob tidak terus mengancam Pekalongan. Sebab jika tidak secara serius diatasi, maka ada ancaman Pekalongan di sisi utara, akan bisa tenggelam. Namun lebih dari itu, ada hal mendasar lain yang harus dihadapi; persoalan KEMANUSIAAN. (trisno suhito)
Share:

Perwakilan Komunitas Lihat Lokasi Tanggul Jebol di Daerah Rob

PEKALONGAN: Perwakilan 19 komunitas di Pekalongan melihat secara langsung lokasi tanggul di Pantai Sari, Kota Pekalongan yang telah jebol. Mereka juga melihat dari dekat lokasi pembangunan tanggul raksasa yang sedang dikerjakan untuk penanggulangan rob.

Dengan menggunakan perahu yang difasilitasi PT Hutama Karya selalu kontraktor pembangunan tanggul raksasa, perwakilan dari berbagai komunitas tersebut bisa melihat secara langsung kerusakan tanggul di Pantai Sari yang ikut memberikan dampak terhadap terjadinya rob di Kota Batik selama bertahun-tahun.

Mereka juga mendokumentasikan lokasi tanggul yang jebol dan pembangunan tanggul raksasa melalui drone dan aktivitas fotografi.

Sahrul Romadhoni dari Komunitas Drone Pekalongan, Minggu (15/7), mengatakan, selama ini masyarakat Pekalongan belum seluruhnya tahu apa yang menyebabkan rob terus terjadi di Pekalongan. Padahal, rob telah membuat dampak besar terhadap kehidupan masyarakat Kota Batik. Seperti  lebih sembilan kelurahan di Kota Pekalongan yang terendam dan dampak negatif lainnya. Seperti sekolah rusak, dampak kesehatan pada warga,  masyarakat kehilangan mata pencaharian, pertanian dan perkebunan rusak dan dampak lainnya.

'' Dari PT Hutama Karya sebagai kontraktor pembangunan tanggul sangat terbuka. Kami diberikan kemudahan akses untuk melihat lokasi.  Dengan tinjauan dari perwakilan komunitas ini, kami jadi tahu lokasi tanggul penangkal air laut yang telah jebol. Ternyata memang rusak parah. Kami juga tahu, lokasi pembangunan tanggul raksasa yang sedang dilakukan pemerintah sekarang ini untuk menanggulangi rob,'' katanya.

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan yang dilakukan 19 komunitas untuk membahas persoalan rob di Museum Batik Pekalongan, Sabtu (14/7). 19 komunitas tersebut adalah
Akademi Berbagi, Komunitas Kali Loji, Komunitas Bara Air, Komunitas Fotografi Indonesia Wilayah Pekalongan, Komunitas Drone Pekalongan, Komunitas Insta Pekalongan, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Komunitas Kampung  Batik Kauman, Pramuka Saka Kalpataru Pekalongan, serta Pekalongan Info.

Ada juga Explore Pekalongan, Komunitas Great Pekalongan, Komunitas Genpi Pekalongan, Komunitas Blogger Pekalongan, Komunitas Doodle Art, Komunitas Perupa Pekalongan, Komunitas Sketser Pekalongan, Karang Taruna Pekalongan, Mahasiswa Pekalongan Raya Yogyakarta (Mahakarya) dan Komunitas Mahasiswa Kalongan. Acara ini dihadiri Lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan.

Upaya Nyata

Ari Dacosta, perwakilan dari Komunitas Drone menambahkan, komunitas-komunitas di Pekalongan akan berupaya menjadi bagian dari masyarakat yang ingin berkontribusi dalam penanggulangan rob di Pekalongan. Karena itu, mereka telah melakukan pertemuan beberapa kali, termasuk merumuskan rencana aksi agar bisa membantu penanganan rob. 

'' Jika tidak diatasi serius, kita khawatir rob  terus terjadi. Komunitas di Pekalongan harus mengambil upaya nyata dalam penanganan rob,'' katanya.

Ada beberapa rencana aksi yang akan dilakukan komunitas dalam rangka penanggulangan rob. Di antaranya lomba memancing disertai penanaman pohon di Karamatsari, penanaman mangrove, trauma healing bagi warga terdampak rob, pembuatan film dokumenter soal rob, mendokumentasikan areal rob dengan drone, serta pameran foto.

'' Ada juga kampanye penanggulangan rob lewat tulisan dan media sosial, kegiatan bersih sampah sungai, penghijauan sampai Festival Kali Loji dengan Konferensi Sungai yang digelar,''
ujar Ketua Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) Titik Nuraini.(trisno suhito)
Share:

Rob Terus Ancam Pekalongan, Jejaring Komunitas Bahas Rencana Aksi

PEKALONGAN- Sebanyak 19 komunitas di Kota Pekalongan berkumpul di Aula Museum Batik untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penanganan rob di Kota Pekalongan. Dalam acara yang dikemas Halalbihalal Komunitas Pekalongan itu, 19 komunitas yang hadir  membahas peran mereka, sekaligus rencana aksi secara bersama-sama dalam penanganan rob.

Arie Dacosta, perwakilan dari Komunitas Fotografi Indonesia Wilayah Pekalongan mengatakan, rob sudah terjadi bertahun-tahun di Pekalongan. Tercatat kurang lebih sembilan kelurahan di Kota Pekalongan telah mengalami banjir rob sejak tahun 2003, dan akan terus bertambah jika tidak segera diatasi. Rob juga terjadi pada desa-desa yang ada di Kabupaten Pekalongan.

'' Rob sudah benar-benar menjadi ancaman bagi Pekalongan. Penanganan rob butuh keterlibatan semua elemen, bukan hanya pemerintah saja. Komunitas sebagai bagian dari elemen masyarakat harus ikut terlibat dalam penanganan rob,'' katanya, Minggu (15/7).

Dalam pertemuan tersebut, 19 komunitas berupaya menyusun rencana aksi bersama. Mereka terdiri dari Akademi Berbagi, Komunitas Kali Loji, Komunitas Bara Air, Komunitas Fotografi Indonesia Wilayah Pekalongan, Komunitas Drone Pekalongan, Komunitas Insta Pekalongan, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Komunitas Kampung  Batik Kauman, Pramuka Saka Kalpataru Pekalongan, Pekalongan Info, Explore Pekalongan, Komunitas Great Pekalongan, Komunitas Genpi Pekalongan, Komunitas Blogger Pekalongan, Komunitas Doodle Art, Komunitas Perupa Pekalongan, Komunitas Sketser Pekalongan, Karang Taruna Pekalongan, Mahasiswa Pekalongan Raya Yogyakarta (Mahakarya) dan Komunitas Mahasiswa Kalongan. Acara ini dihadiri Lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan.

'' Beragamnya jumlah komunitas menjadi modal besar bagi Pekalongan untuk ikut terlibat agar Pekalongan keluar dari bencana rob yang sudah menahun. Komunitas menjadi bagian elemen penting yang perlu terlibat dalam solusi penanggulangan rob,'' ujar Canting, perwakilan dari Komunitas Perupa Pekalongan. 

Peneliti Tata Kelola Kemitraan, Leny Hidayat mengatakan, selama ini banjir rob hanya dilihat sebagai persoalan tergenangnya wilayah permukiman yang dapat surut dan mampu diselesaikan oleh pemerintah saja. Padahal, rob tidak hanya persoalan genangan air, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor lainnya. Kemitraan mencatat ada tujuh sektor terdampak rob.

'' Di antaranya di sektor kesehatan seperti gangguan pernafasan, penyakit kaki gajah dan gangguan kejiwaan. Selain itu di sektor pendidikan ada sekolah rusak, anak menolak ke sekolah, serta berdampak pada sisi ekonomi warga,'' katanya.

Dampak rob juga membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian, pertanian dan perkebunan rusak. Ada juga persoalan air bersih, sanitasi, toilet rusak, sumber mata air terkontaminasi. Belum lagi persoalan gender seperti kesehatan reproduksi memburuk, serta dampak polusi industri batik. Karena itu, butuh sinergi dari dari semua elemen. Tidak hanya mengatasi airnya saja, tetapi juga dampak lainnya.

'' Masyarakat, seperti melalui komunitas-komunitas, dapat terlibat secara aktif dalam penanggulangan rob.  Mereka juga bisa memberikan masukan pada pemerintah dan memberikan alternatif apa solusi penanganan rob. Komunitas harus menjadi salah satu kekuatan dalam penanganan rob di Pekalongan,'' katanya.




Share:

Belum Merdeka dari Rob






Suara anak kecil terdengar cukup keras dari sebuah rumah yang ada di daerah rob di daerah Sekar Wangi,  Kandang Panjang, Kota Pekalongan, Sabtu (18/8). Rumahnya ''unik''. Ini karena bangunan sederhana tersebut, berada di tengah-tengah genangan air yang lokasinya cukup luas. Ia berada di tengah kepungan air. Suara tangis anak tersebut membuat kita miris sekaligus bertanya.

Bagaimana kehidupan para penghuni rumah tersebut di tengah-tengah genangan rob yang areanya sedemikian luas. Dalam contoh kasus sederhana, bagaimana mereka mandi dan buang air besar (BAB) sementara tidak ada daratan di tempat tersebut. Akses mereka terhadap kebutuhan mendasar tersebut akan sangat sulit. Itu baru soal sederhana. Bagaimana mereka menjalani hidup, sementara setiap hari ancaman air terus terjadi masuk ke pemukiman warga, terutama di sore hari.

Bagaimana pekerjaan mereka, penghasilan mereka, kesehatan mereka, hubungan keluarga mereka, itu benar-benar sesuatu yang kadang tidak kita pikirkan sebagai orang awam. Rumah dengan suara anak kecil tersebut, hanyalah SATU dari SEKIAN RIBU rumah yang tergenang karena rob di Kota Pekalongan. Bayangkan, ada ribuan rumah tergenang. Itu bukan lagi menyangkut kehidupan satu dua orang dan keluarga. Tapi menyangkut KEMANUSIAAN dan PERADABAN.

Di tengah peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 73 yang sedang dirayakan oleh rakyat Indonesia, warga di area terdampak rob, belum merasakan kemerdekaan. Mereka masih ''terjajah'' oleh rob. Mereka belum merdeka dari genangan air. Dan itu dialami bukan hanya satu dua tahun ini saja. Tapi sudah bertahun-tahun. Jika dihitung, lebih dari 10 tahun, genangan rob sudah masuk ke Pekalongan secara masif dan kian bertambah besar.

Sayangnya, sampai sekarang belum ada solusi terkait persoalan ini yang bisa menjadikan rob bisa tertangani secara fundamental. Geotube, penanaman mangrove, peninggian rumah, peninggian jalan, belum bisa menyelesaikan permasalahan. Pembangunan tanggul raksasa yang saat ini sedang dibangun juga belum bisa menjamin persoalan rob akan tertangani. Sebab menurut sebagian elemen masyarakat, lokasi pembangunannya bukan di sumber terjadinya rob. Dia cukup jauh. Sementara sumber terjadinya rob dimana tanggul geotube yang dulu dibangun dan kini jebol, justru dibiarkan. Itu akan terus membuat air laut akan mengalir deras masuk ke wilayah selatan.

Air rob akan menghantam tanggul raksasa yang sekarang dibangun dan bisa jadi umur teknisnya tidak akan lama. Bahkan air nantinya bisa akan lebih tinggi daripada tanggul rakasasa tersebut. Ini pandangan masyarakat yang harus kita hargai. Sebab masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan soal pembangunan tanggul raksasa. 

Rob saat ini memang bukan sekedar persoalan masuknya air ke pemukiman-pemukiman warga. Rob sudah terkait dengan persoalan serius secara sosial. Seperti sanitasi masyarakat, kesehatan (munculnya penyakit akibat rob), pendidikan (berapa banyak anak-anak yang putus sekolah karena rob), bisa menyebabkan pertengkaran di rumah tangga karena frustasi di tengah kehidupan genangan air, hilangnya mata pencaharian warga  (petambak, pembatik, dan petani karena genangan air), relasi sosial antar warga, rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya karena mereka sudah tidak memiliki harapan untuk tinggal di situ dan persoalan lainnya.

Kini kita bertanya, masih adakah harapan warga terdampak rob di tengah kepungan air yang kian meluas, membesar dan meninggi? Semoga masih dan akan terus ada. Kita berharap, kemerdekaan warga di area rob suatu saat akan didapatkan. Merdeka dari genangan air, di tengah kerinduan mereka akan daratan seperti sebelum rumah dan tanah mereka tergenang air rob. Butuh keseriusan dan upaya yang sungguh-sungguh. Dan itu harus melibatkan berbagai elemen. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai semua elemen-elemen masyarakat. Semoga ''kemerdekaan''  itu secepatnya akan diraih.


Share:

Program Adaptasi Penanggulangan Rob Pekalongan Masih Minim

PEKALONGAN- Kota Pekalongan telah terdampak perubahan iklim cukup parah. Namun program adaptasi dari pemerintah daerah sampai saat ini masih minim.

Hal tersebut berdasarkan Kajian Tata Kelola Perubahan Iklim yang dilakukan tim peneliti Lembaga Kemitraan pada tahun 2017 di empat kabupaten/kota, yakni Kota Pekalongan dan Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah, Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah.

Kajian dilakukan melalui pengolahan data objektif yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan pada 2015-2016, serta pengolahan data persepsi melalui wawancara tatap muka dan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) terhadap 35 responden utama pada 2017. Adaptasi merupakan cara menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya.

'' Data Dinas PU Kota Pekalongan menunjukan bahwa tahun 2017 sebanyak 1,396 dari 4,525 Hektar luas Kota Pekalongan atau 7 Kelurahan telah tergenang banjir rob selama bertahun-tahun,'' kata Arif Nurdiansah, peneliti tata kelola perubahan iklim Kemitraan, dalam press release yang dikirimkam ke media,  Minggu (2/9).

Banjir rob, kata Arif, telah menurunkan produksi pertanian dan mengancam bertambahnya jumlah warga miskin kota. Karena sawah lestari yang selama ini dipertahankan seluas 734 Hektar, kini hanya tinggal 500 Hektar. Dampaknya tidak hanya sampai di situ, Arif menemukan anak-anak menderita penyakit pernafasan dan kulit, kepala keluarga yang stress dan tertekan akibat kehilangan lahan serta sawah yang merupakan tumpuan mencari mata pencaharian, tingginya potensi kekerasan dalam rumah tangga dimana perempuan menjadi korban.

'' Perempuan mendapatkan dampak ganda, rentan mengalami gangguan kebersihan reproduksi dampak dari rendahnya kualitas sanitasi dan air bersih di rumah, mudah terserang flu dan demam karena kelelahan, serta harus merawat anggota keluarga yang menjadi korban,'' terangnya.

Untuk itu, penting memberikan program pemberdayaan kepada perempuan. Namun menurut Arif harapan tersebut sulit terealisasi, karena anggaran pemberdayaan perempuan Kota Pekalongan hanya sebesar Rp 2.495 per perempuan per bulan. Jika dibandingkan, itu hanya lebih tinggi dari Kabupaten Kebumen yang sebesar Rp 95, lebih rendah dari Kabupaten Donggala sebesar Rp 3.454, dan Kabupaten Pulang Pisau Rp 5.211.

Tidak Ada Master Plan

Senada dengan anggaran pemberdayaan perempuan, besaran dana terkait program adaptasi perubahan iklim juga masih minim. Berdasarkan program adaptasi perubahan iklim yang tersebar di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Ketahanan Pangan hanya senilai 28,9 miliar atau 3% dari total APBD 2016 yang sebesar Rp 857 miliar.

Ketidakseriusan pemerintah juga terlihat dari belum adanya rencana master plan tanggul penahan banjir rob. Kemitraan meminta izin akses dokumen masterplan pembangunan tanggul, baik ke pemerintah kota maupun pemerinta pusat -dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana yang sedang melaksanakan pembangunan tanggul-, dan mereka menjawab tidak memiliki dokumen tersebut.
Kalau ada masterplan, idealnya pembangunan tanggul menyesuiakan rencana tersebut.

'' Pembuatan masterplan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah, sekaligus menjadi salah satu alternatif untuk menghentikan banjir rob di Pekalongan,'' jelas Arif.

Kemitraan, lanjut Arif, berharap pemerintah daerah semakin serius merumuskan program adaptasi perubahan iklim, terutama pendekatan programatik yang berkesinambungan kepada korban.

'' Ini agar mereka tidak merasa berjuang sendirian menghadapi dampak perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi,'' tegasnya.(trisno suhito)
Share:

Penurunan Tanah di Pekalongan Mengkhawatirkan

PEKALONGAN- Tingkat penurunan tanah di Kota Pekalongan sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Kondisi ini menyebabkan banjir rob di Pekalongan cenderung lebih parah di daerah lainnya.

Penurunan muka tanah (land subsidence) tersebut terjadi karena penggunaan sumber air tanah yang berlebihan.

Hal ini berdasarkan hasil penelitian Lembaga Patnership/Kemitraan bagi Tata Kelola Pemerintahan dengan menggunakan citra satelit sentinel kurun waktu 2016 dan 2017.

'' Penurunan tanah di Kota Pekalongan harus benar-benar menjadi perhatian serius. Jika dibandingkan, di DKI Jakarta, penurunan tanah mencapai 20 cm per tahun. Sementara penurunan tanah pada kurang lebih 15 kelurahan di Kota Pekalongan mencapai 25-34 cm per tahun,'' ujar peneliti Lembaga Kemitraan/Patnership bagi Tata Kelola Pemerintahan Arif Nurdiansyah saat membuka Workshop Partisipatif Peningkatan Kapasitas Menulis dan Membuat Film di Hotel Nirwana, Minggu (16/9).   

Kegiatan ini dihadiri oleh 22 komunitas yang memiliki kepedulian dalam upaya penanggulangan rob di Kota Pekalongan. Acara diisi oleh penulis buku Ashad Kusumadjaya dari Jogjakarta dan sutradara film dokumenter Lexy Rambadeta.

Menurut Arif, selain Kelurahan Bandengan yang paling parah dampak robnya, ada Kelurahan Kandang Panjang, Panjang Wetan, Dukuh, Pabean, Kraton, Kramat Sari, Pasar Sari, bahkan Kelurahan Tegalrejo yang lokasinya berada di sebelah selatan dan cukup jauh dari bibir pantai.

'' Sejauh ini belum ada metode maupun teknologi yang dapat menaikan muka tanah secara tepat, di sisi lain pada titik tertentu tanah akan mengunci dan tidak dapat dinormalisasi, bahkan menyerap air. Namun demikian, tingkat penurunan tanah dapat diminimalisasi,'' katanya.

Menurut Arif, dibutuhkan keterlibatan semua pihak terkait persoalan ini. Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Perda untuk mengatur penggunaan air tanah, sementara Provinsi menormalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), mengingat kondisi lima sungai di Pekalongan sudah memprihatinkan, baik dari sisi sedimentasi maupun limbahnya.

Sementara dari sisi masyarakat, pembuatan sumur resapan dan penanaman pohon untuk mengoptimalisasi penyerapan air tanah, serta mangrove di wilayah banjir rob dapat menjadi alternatif untuk dilakukan. Arif juga mengingatkan, perusahaan baik yang ada di Pekalongan maupun di luar kota juga bertanggungjawab terhadap kondisi yang dialami Kota Pekalongan. Oleh karena itu, mereka harus terlibat aktif. Seperti melalui dana corporate social responsibility (CSR) dalam gerakan meminimalisasi tingkat penurunan muka tanah dan penanggulangan banjir rob.”

'' Melalui upaya bersama, baik di level daerah, provinsi maupun pusat untuk mencegah semakin menurunnya muka tanah, intrusi air laut yang masuk ke wilayah penduduk dapat diminimalkan,'' katanya.

Penyusunan Master Plan

Irendra Radjawali, peneliti Lembaga Kemitraan/Patnership lainnya menambahkan, proses pembangunan tanggul raksasa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah juga harus memperhitungkan faktor penurunan muka tanah yang terjadi. Ini supaya keberadaan tanggul nantinya dapat menahan intrusi air laut dalam waktu lama. Untuk itu, Radjawali mengusulkan perlunya menyusun rencana (master plan) pembangunan tanggul yang komprehensif memperhatikan beberapa aspek, diantaranya keterlibatan masyarakat dan menghitung jumlah penurunan muka tanah.

'' Hasil penelitian ini dari Kemitraan dapat dijadikan salah satu referensi pemerintah untuk menyusun masterplan pembangunan tanggul di Kota Pekalongan yang selama ini belum di susun, baik oleh pemerintah kota maupun Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,'' katanya.

Dirinya menambahkan, selain memudahkan kerja-kerja pemerintah, masterplan akan menjadi sumber referensi bagi masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan tanggul yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dengan keberadaan masterplan yang disusun melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kota dan masyarakat, radja optimis pembangunan tanggul di Kota Pekalongan dapat meminimalkan potensi banjir rob yang sedang terjadi.

'' Kendati pembangunannya dilakukan secara bertahap, tapi kita jauh akan lebih optimis jika ada masterplan yang jelas sehingga pembangunan didasarkan pada skala prioritas, wilayah mana yang intrusi air lautnya paling banyak terjadi,'' terangnya.



Share:

Minggu, 30 September 2018

25 Komunitas Berkomitmen Suarakan Penanganan Rob

PEKALONGAN - Sekitar 25 komunitas di Pekalongan berkomitmen untuk terus menyuarakan persoalan rob yang masih terjadi di Kota Pekalongan. Ini menjadi bagian dari kontribusi yang ingin dilakukan elemen-elemen masyarakat dalam penanganan bencana rob yang sudah melanda Pekalongan lebih dari 10 tahun.

Hal tersebut disampaikan dalam acara temu komunitas, pelatihan menulis serta fotografi di Kelurahan Bandengan, Minggu (30/9).

'' Rob sampai saat ini terus mengancam Pekalongan. Sudah lebih dari 10 tahun terjadi di Pekalongan, namun belum juga tertangani. Untuk itu, seluruh komponen, termasuk komunitas harus membangun kepedulian untuk ikut terlibat dalam penanganan bencana rob,'' ujar Sri Haryani Lestari, perwakilan komunitas Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Pekalongan. 

Menurut dia, rob sudah benar-benar mengkhawatirkan. Ini karena ada berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar sembilan kelurahan yang terkena rob sejak tahun 2003. Seperti masyarakat terdampak rob yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian karena sawahnya terendam air, sarana pendidikan terganggu, sanitasi yang buruk, munculnya kerentanan penyakit akibat rob yang berkepanjangan sampai merembet pada kehidupan rumah tangga warga sekitar.

'' Komunitas di Pekalongan harus bisa menyuarakan pada berbagai pihak bahwa rob benar-benar bencana serius yang harus ditangani. Termasuk melalui berbagai instrumen seperti tulisan, fotografi, film, ataupun media-media lainnya,'' tegasnya.

Acara pelatihan menulis komunitas diisi Ki Ashad Kusumadjaya, penulis buku dari Jogjakarta dan Adrian Mulya, fotografer profesional dari Jakarta. Mereka memberikan materi-materi terkait penulisan dan fotografi dikontekskan dengan persoalan rob yang terjadi di Pekalongan. Sebelumnya juga sudah dilakukan pelatihan pembuatan film. Acara ini difasilitasi Lembaga Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan.

Komunitas yang hadir seperti Akademi Berbagi, Komunitas Kali Loji, Komunitas Bara Air, Komunitas Fotografi Indonesia Wilayah Pekalongan, Komunitas Drone Pekalongan, Komunitas Insta Pekalongan, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Pekalongan Info, dan Komunitas Great Pekalongan. Ada juga Komunitas Genbi, Blogger, Perupa Pekalongan, Sketser, Karang Taruna, GP Ansor, Fatayat NU, HMI, Guru Belajar, komunitas film dan lainnya.

Beragam Cara

Afida, perwakilan dari komunitas Akademi Berbagi (Akber) Pekalongan menambahkan, persoalan rob masih kalah dengan isu-isu lainnya seperti Pilpres atau kasus-kasus korupsi. Padahal rob menyentuh secara langsung  kehidupan ribuan orang yang ada di Pekalongan. Karena itu, komunitas di Pekalongan harus bisa menjadi kekuatan besar untuk terlibat dalam menyuarakan penanganan rob.

'' Untuk menyuarakan persoalan ini bisa melalui beragam cara. Seperti kalau generasi milenial melalui media sosial, film, seni dan lainnya. Isu rob selama ini masih kalah jauh dengan isu kecebong dan kampret di Pilpres misalnya. Ini tantangan bagi komunitas-komunitas di Pekalongan untuk bisa menyuarakan lebih kuat lagi,'' tuturnya.

Sekretaris Kelurahan Bandengan Sri Setyaningsih mengapresiasi kegiatan yang digelar jejaring komunitas Pekalongan. Apalagi bersentuhan dengan permasalahan sosial yang dihadapi secara langsung oleh masyarakat. Kelurahan Bandengan sendiri merupakan salah satu daerah paling parah terdampak rob di Kota Pekalongan.

'' Ini tentu sangat positif karena komunitas-komunitas aktif untuk berkontribusi dalam penanganan rob. Kami berharap melalui apa yang dilakukan bisa ikut untuk mendorong agar rob bisa tertangani secara maksimal. Ini karena dampak rob memang sangat luas di tengah masyarakat,'' katanya.





Share:

Jumat, 28 September 2018

Penurunan Tanah di Pekalongan Mengkhawatirkan


WORKSHOP: Peneliti Lembaga Kemitraan/Patnership bagi Tata Kelola Pemerintahan Arif Nurdiansyah menyampaikan sambutan saat Workshop Peningkatan Kapasitas Menulis dan Membuat Film yang diikuti berbagai komunitas di Hotel Nirwana.

Penurunan Tanah di Pekalongan Mengkhawatirkan
     - Rob Semakin Parah

PEKALONGAN- Tingkat penurunan tanah di Kota Pekalongan sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Kondisi ini menyebabkan banjir rob di Pekalongan cenderung lebih parah di daerah lainnya.

Penurunan muka tanah (land subsidence) tersebut terjadi karena penggunaan sumber air tanah yang berlebihan.

Hal ini berdasarkan hasil penelitian Lembaga Patnership/Kemitraan bagi Tata Kelola Pemerintahan dengan menggunakan citra satelit sentinel kurun waktu 2016 dan 2017.

'' Penurunan tanah di Kota Pekalongan harus benar-benar menjadi perhatian serius. Jika dibandingkan, di DKI Jakarta, penurunan tanah mencapai 20 cm per tahun. Sementara penurunan tanah pada kurang lebih 15 kelurahan di Kota Pekalongan mencapai 25-34 cm per tahun,'' ujar peneliti Lembaga Kemitraan/Patnership bagi Tata Kelola Pemerintahan Arif Nurdiansyah saat membuka Workshop Partisipatif Peningkatan Kapasitas Menulis dan Membuat Film di Hotel Nirwana, Minggu (16/9). 

Kegiatan ini dihadiri oleh 22 komunitas yang memiliki kepedulian dalam upaya penanggulangan rob di Kota Pekalongan. Acara diisi oleh penulis buku Ashad Kusumadjaya dari Jogjakarta dan sutradara film dokumenter Lexy Rambadeta.

Menurut Arif, selain Kelurahan Bandengan yang paling parah dampak robnya, ada Kelurahan Kandang Panjang, Panjang Wetan, Dukuh, Pabean, Kraton, Kramat Sari, Pasar Sari, bahkan Kelurahan Tegalrejo yang lokasinya berada di sebelah selatan dan cukup jauh dari bibir pantai.

'' Sejauh ini belum ada metode maupun teknologi yang dapat menaikan muka tanah secara tepat, di sisi lain pada titik tertentu tanah akan mengunci dan tidak dapat dinormalisasi, bahkan menyerap air. Namun demikian, tingkat penurunan tanah dapat diminimalisasi,'' katanya.

Menurut Arif, dibutuhkan keterlibatan semua pihak terkait persoalan ini. Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Perda untuk mengatur penggunaan air tanah, sementara Provinsi menormalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), mengingat kondisi lima sungai di Pekalongan sudah memprihatinkan, baik dari sisi sedimentasi maupun limbahnya.

Sementara dari sisi masyarakat, pembuatan sumur resapan dan penanaman pohon untuk mengoptimalisasi penyerapan air tanah, serta mangrove di wilayah banjir rob dapat menjadi alternatif untuk dilakukan. Arif juga mengingatkan, perusahaan baik yang ada di Pekalongan maupun di luar kota juga bertanggungjawab terhadap kondisi yang dialami Kota Pekalongan. Oleh karena itu, mereka harus terlibat aktif. Seperti melalui dana corporate social responsibility (CSR) dalam gerakan meminimalisasi tingkat penurunan muka tanah dan penanggulangan banjir rob.”

'' Melalui upaya bersama, baik di level daerah, provinsi maupun pusat untuk mencegah semakin menurunnya muka tanah, intrusi air laut yang masuk ke wilayah penduduk dapat diminimalkan,'' katanya.

Penyusunan Master Plan

Irendra Radjawali, peneliti Lembaga Kemitraan/Patnership lainnya menambahkan, proses pembangunan tanggul raksasa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah juga harus memperhitungkan faktor penurunan muka tanah yang terjadi. Ini supaya keberadaan tanggul nantinya dapat menahan intrusi air laut dalam waktu lama. Untuk itu, Radjawali mengusulkan perlunya menyusun rencana (master plan) pembangunan tanggul yang komprehensif memperhatikan beberapa aspek, diantaranya keterlibatan masyarakat dan menghitung jumlah penurunan muka tanah.

'' Hasil penelitian ini dari Kemitraan dapat dijadikan salah satu referensi pemerintah untuk menyusun masterplan pembangunan tanggul di Kota Pekalongan yang selama ini belum di susun, baik oleh pemerintah kota maupun Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,'' katanya.

Dirinya menambahkan, selain memudahkan kerja-kerja pemerintah, masterplan akan menjadi sumber referensi bagi masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan tanggul yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dengan keberadaan masterplan yang disusun melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kota dan masyarakat, radja optimis pembangunan tanggul di Kota Pekalongan dapat meminimalkan potensi banjir rob yang sedang terjadi.

'' Kendati pembangunannya dilakukan secara bertahap, tapi kita jauh akan lebih optimis jika ada masterplan yang jelas sehingga pembangunan didasarkan pada skala prioritas, wilayah mana yang intrusi air lautnya paling banyak terjadi,'' terangnya.

Share:

www.savepekalongan.com

Labels

Kanal Youtube

Pojok Opini