PEKALONGAN-
Kota Pekalongan telah terdampak perubahan iklim cukup parah. Namun
program adaptasi dari pemerintah daerah sampai saat ini masih minim.
Hal
tersebut berdasarkan Kajian Tata Kelola Perubahan Iklim yang dilakukan
tim peneliti Lembaga Kemitraan pada tahun 2017 di empat kabupaten/kota,
yakni Kota Pekalongan dan Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah, Kabupaten
Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Donggala di Sulawesi
Tengah.
Kajian dilakukan melalui pengolahan data objektif yang
dimiliki masing-masing pemangku kepentingan pada 2015-2016, serta
pengolahan data persepsi melalui wawancara tatap muka dan diskusi
kelompok terpumpun (focus group discussion) terhadap 35 responden utama
pada 2017. Adaptasi merupakan cara menyesuaikan diri dengan perubahan
yang terjadi di sekitarnya.
'' Data Dinas PU Kota Pekalongan
menunjukan bahwa tahun 2017 sebanyak 1,396 dari 4,525 Hektar luas Kota
Pekalongan atau 7 Kelurahan telah tergenang banjir rob selama
bertahun-tahun,'' kata Arif Nurdiansah, peneliti tata kelola perubahan
iklim Kemitraan, dalam press release yang dikirimkam ke media, Minggu
(2/9).
Banjir rob, kata Arif, telah menurunkan produksi pertanian
dan mengancam bertambahnya jumlah warga miskin kota. Karena sawah
lestari yang selama ini dipertahankan seluas 734 Hektar, kini hanya
tinggal 500 Hektar. Dampaknya tidak hanya sampai di situ, Arif menemukan
anak-anak menderita penyakit pernafasan dan kulit, kepala keluarga yang
stress dan tertekan akibat kehilangan lahan serta sawah yang merupakan
tumpuan mencari mata pencaharian, tingginya potensi kekerasan dalam
rumah tangga dimana perempuan menjadi korban.
'' Perempuan
mendapatkan dampak ganda, rentan mengalami gangguan kebersihan
reproduksi dampak dari rendahnya kualitas sanitasi dan air bersih di
rumah, mudah terserang flu dan demam karena kelelahan, serta harus
merawat anggota keluarga yang menjadi korban,'' terangnya.
Untuk
itu, penting memberikan program pemberdayaan kepada perempuan. Namun
menurut Arif harapan tersebut sulit terealisasi, karena anggaran
pemberdayaan perempuan Kota Pekalongan hanya sebesar Rp 2.495 per
perempuan per bulan. Jika dibandingkan, itu hanya lebih tinggi dari
Kabupaten Kebumen yang sebesar Rp 95, lebih rendah dari Kabupaten
Donggala sebesar Rp 3.454, dan Kabupaten Pulang Pisau Rp 5.211.
Tidak Ada Master Plan
Senada
dengan anggaran pemberdayaan perempuan, besaran dana terkait program
adaptasi perubahan iklim juga masih minim. Berdasarkan program adaptasi
perubahan iklim yang tersebar di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan, Badan
Lingkungan Hidup, Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
Kantor Ketahanan Pangan hanya senilai 28,9 miliar atau 3% dari total
APBD 2016 yang sebesar Rp 857 miliar.
Ketidakseriusan pemerintah
juga terlihat dari belum adanya rencana master plan tanggul penahan
banjir rob. Kemitraan meminta izin akses dokumen masterplan pembangunan
tanggul, baik ke pemerintah kota maupun pemerinta pusat -dalam hal ini
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana yang sedang melaksanakan
pembangunan tanggul-, dan mereka menjawab tidak memiliki dokumen
tersebut.
Kalau ada masterplan, idealnya pembangunan tanggul menyesuiakan rencana tersebut.
''
Pembuatan masterplan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat menjadi
salah satu bukti keseriusan pemerintah, sekaligus menjadi salah satu
alternatif untuk menghentikan banjir rob di Pekalongan,'' jelas Arif.
Kemitraan,
lanjut Arif, berharap pemerintah daerah semakin serius merumuskan
program adaptasi perubahan iklim, terutama pendekatan programatik yang
berkesinambungan kepada korban.
'' Ini agar mereka tidak merasa berjuang sendirian menghadapi dampak perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi,'' tegasnya.(trisno suhito)
Senin, 01 Oktober 2018
Home »
» Program Adaptasi Penanggulangan Rob Pekalongan Masih Minim
0 komentar:
Posting Komentar