Adaptasi Dampak Perubahan iklim

 PEKALONGAN-  Selain tanggul, pembangunan mental bagi yang terdampak banjir rob sangat penting dalam rencana adaptasi perubahan iklim di Kota Pekalongan.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan diskusi antara perwakilan Kemitraan dengan jajaran Pemerintah Kota Pekalongan. Hadir dalam acara, Walikota Pekalongan, Bapak. HM Saelany Mahfudz, Sekda, Kepala Bappeda dan seluruh kepala dinas terkait isu penanggulangan perubahan iklim dan banjir rob.

Kemitraan diwakili oleh Inda Loekman, head of knowledge management and learning, Hery Sulistio, Amalia Fubani dan Arif Nurdiansah. Hadir juga Julia Sonntag, perwakilan dari Robert Bosch Stiftung Jerman.

Walikota Pekalongan, Bapak Saelany menyebut perlunya membangun pengetahuan, tidak hanya kepada mereka yang terdampak, melainkan juga warga pekalongan pada umumnya. Hal ini sebagai bagian dari meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan, sehingga dampak banjir rob yang sekarang dirasakan dapat diminimalisasi.

“Tidak hanya menyalahkan pemerintah, tapi bersama mencari alternatif bagaimana menyelesaikan bersama.” Tegasnya.

Dari 27 Kelurahan, 9 diantaranya terdampak banjir rob, atau sekitar 31 persen dari total luas Kota Pekalongan. Jika tidak dilakukan penanggulangan, akan bertambah luas genangannya setiap tahun, karena tren banjir rob menunjukan adanya penambahan luas wilayah tergenang setiap tahun.

Dampak Perubahan Iklim

Selain banjir rob sebagai dampak dari perubahan iklim, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada persoalan seputar sampah, serta penurunan muka tanah (land subsidence) yang sangat mengkhawatirkan. Menurut hasil kajian Kemitraan, rata-rata penurunan tanah di Kota Pekalongan sebanyak 30 cm per tahun.

Menurut Bu Sri Rukminingsih, Sekda Kota Pekalongan, tiga persoalan utama di Kota Pekalongan sedang ditangani oleh pemerintah, namun beliau menyebut tidak akan optimal dan sesuai harapan masyarakat jika tidak ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Termasuk dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tidak mungkin sendiri, butuh pemerintah, masyarakat dan dukungan luar, baik dari pihak provinsi, pusat maupun NGO.” Ujarnya.

Bu Sri menyebut, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2006, seperti penanaman pohon dan membuat hutan dan taman kota.

Untuk mencegah banjir rob, Bu Sri juga menyebut sudah menanam mangrove di beberapa titik krusial.

“Pemerintah punya Pusat Informasi Mangrove (PIM) di sisi barat, di pantai slamaran untuk sisi timur dan juga degayu. Namun karena tanah warga kemudian ditebang, agar aliran air ke tambak lancar.”

Kendala lain yang menghambat penanganan banjir rob menurut beliau juga karena keterbatasan kewenangan.

“Sesuai Undang-undang Pemerintah Daerah,kewenangan pengelolaan garis pantai dan sungai ada di pemerintah provinsi.” Jelas Bu Sri.

Hal ini menjadikan perosalan-persoalan seperti sedimentasi yang sudah sangat parah di sungai-sungai pekalongan tidak dapat segera dilakukan. Padahal, normalisasi sungai sangat dibutuhkan agar air laut tidak masuk ke pemukiman melalui sungai.

“Saat ini, sedang diidentifikasi aliran limbah sungai. Karena penghasil limbah bukan wilayah kota saja, melainkan wilayah hulu yang menjadi kewenangan kabupaten.” Ungkapnya.

Pada sisi lain, dengan luas wilayah yang relatif kecil dan produksi sampah 150 ton per hari, Kota Pekalongan kesulitan menemukan lahan untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Perlu dibangun TPA regional bersama Kabupaten tetangga. Namun, karena minimnya sosialiasai membuat rencana ini ditolak warga, karena khawatir mengganggu dan bau.”

Terakhir, pemerintah sedang menertibkan pihak-pihak yang saat ini masih mengambil air tanah agar penurunan muka tanah tidak semakin tinggi.

“Ada 400 sumur dalam artetis, hanya separuh yang mempunyai izin. Targetnya tahun 2019 sudah tidak ada lagi sumur air.” Jelas Bu Sri.

Sementara itu, Julia Sonntag mengusulkan perlunya kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Karena perubahan iklim juga menjadi persoalan wilayah sekitar, maka perlu kerja bersama untuk menyelesaikannya. (Arif Nurdiansyah)