PEKALONGAN- Selain tanggul, pembangunan mental bagi yang
terdampak banjir rob sangat penting dalam rencana adaptasi perubahan iklim di
Kota Pekalongan.
Hal ini menjadi salah
satu kesimpulan diskusi antara perwakilan Kemitraan dengan jajaran Pemerintah
Kota Pekalongan. Hadir dalam acara, Walikota Pekalongan, Bapak. HM Saelany
Mahfudz, Sekda, Kepala Bappeda dan seluruh kepala dinas terkait isu penanggulangan
perubahan iklim dan banjir rob.
Kemitraan diwakili oleh
Inda Loekman, head of knowledge
management and learning, Hery Sulistio, Amalia Fubani dan Arif Nurdiansah. Hadir
juga Julia Sonntag, perwakilan dari Robert Bosch Stiftung Jerman.
Walikota Pekalongan,
Bapak Saelany menyebut perlunya membangun pengetahuan, tidak hanya kepada
mereka yang terdampak, melainkan juga warga pekalongan pada umumnya. Hal ini
sebagai bagian dari meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga
lingkungan, sehingga dampak banjir rob yang sekarang dirasakan dapat
diminimalisasi.
“Tidak hanya menyalahkan pemerintah, tapi bersama mencari
alternatif bagaimana menyelesaikan bersama.” Tegasnya.
Dari 27 Kelurahan, 9 diantaranya terdampak banjir rob, atau
sekitar 31 persen dari total luas Kota Pekalongan. Jika tidak dilakukan
penanggulangan, akan bertambah luas genangannya setiap tahun, karena tren
banjir rob menunjukan adanya penambahan luas wilayah tergenang setiap tahun.
Dampak Perubahan Iklim
Selain banjir rob sebagai dampak dari perubahan iklim, Kota
Pekalongan juga dihadapkan pada persoalan seputar sampah, serta penurunan muka
tanah (land subsidence) yang sangat
mengkhawatirkan. Menurut hasil kajian Kemitraan, rata-rata penurunan tanah di
Kota Pekalongan sebanyak 30 cm per tahun.
Menurut Bu Sri
Rukminingsih, Sekda Kota Pekalongan, tiga persoalan utama di Kota Pekalongan
sedang ditangani oleh pemerintah, namun beliau menyebut tidak akan optimal dan
sesuai harapan masyarakat jika tidak ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Termasuk dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tidak
mungkin sendiri, butuh pemerintah, masyarakat dan dukungan luar, baik dari
pihak provinsi, pusat maupun NGO.” Ujarnya.
Bu Sri menyebut, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah
sejak tahun 2006, seperti penanaman pohon dan membuat hutan dan taman kota.
Untuk mencegah banjir
rob, Bu Sri juga menyebut sudah menanam mangrove di beberapa titik krusial.
“Pemerintah punya Pusat
Informasi Mangrove (PIM) di sisi barat, di pantai slamaran untuk sisi timur dan
juga degayu. Namun karena tanah warga kemudian ditebang, agar aliran air ke
tambak lancar.”
Kendala lain yang
menghambat penanganan banjir rob menurut beliau juga karena keterbatasan kewenangan.
“Sesuai Undang-undang Pemerintah
Daerah,kewenangan pengelolaan garis pantai dan sungai ada di pemerintah provinsi.”
Jelas Bu Sri.
Hal ini menjadikan
perosalan-persoalan seperti sedimentasi yang sudah sangat parah di
sungai-sungai pekalongan tidak dapat segera dilakukan. Padahal, normalisasi
sungai sangat dibutuhkan agar air laut tidak masuk ke pemukiman melalui sungai.
“Saat ini, sedang
diidentifikasi aliran limbah sungai. Karena penghasil limbah bukan wilayah kota
saja, melainkan wilayah hulu yang menjadi kewenangan kabupaten.” Ungkapnya.
Pada sisi lain, dengan luas wilayah yang relatif kecil dan
produksi sampah 150 ton per hari, Kota Pekalongan kesulitan menemukan lahan
untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Perlu dibangun TPA regional bersama Kabupaten tetangga. Namun,
karena minimnya sosialiasai membuat rencana ini ditolak warga, karena khawatir
mengganggu dan bau.”
Terakhir, pemerintah sedang menertibkan pihak-pihak yang saat ini
masih mengambil air tanah agar penurunan muka tanah tidak semakin tinggi.
“Ada 400 sumur dalam artetis, hanya separuh yang mempunyai izin.
Targetnya tahun 2019 sudah tidak ada lagi sumur air.” Jelas Bu Sri.
Sementara itu, Julia
Sonntag mengusulkan perlunya kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar untuk
menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Karena perubahan iklim juga
menjadi persoalan wilayah sekitar, maka perlu kerja bersama untuk
menyelesaikannya. (Arif Nurdiansyah)
Semoga menghasilkan solusi yang baik untuk warga Pekalongan
BalasHapus